KKP Harus Advokasi Stakeholder Pasarkan Hasil Laut Nelayan Kepulauan Aru
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto foto : Ayu/mr.
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadvokasi seluruh stakeholder terkait untuk ikut membantu pemasaran ikan atau hasil laut nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Utara. Menurutnya, Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah terluar di Indonesia yang masih butuh banyak sentuhan dan perhatian dari pemerintah pusat.
“Selain masih minim infrastruktur, sarana, dan prasarana, juga yang tidak kalah pentingnya adalah masih kurangnya pemasaran,” ujar Hermanto saat meninjau Pelabuhan Perikanan Belakang Wamar, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Rabu (7/2/2018).
Pemasaran yang dimaksud, lanjut politisi F-PKS itu, bukan sekedar memasarkan ikan untuk kebutuhan lokal daerah tersebut. Melainkan juga memasarkan ikan untuk daerah lain. Hal ini belum maksimal dilakukan, salah satunya dikarenakan belum adanya fasilitas cold storage yang memadai.
Tidak hanya itu, produk yang dipasarkan pun masih terbatas pada produk ikan utuh. Padahal banyak produk turunan dari ikan yang bisa dihasilkan. Produk ikan dalam bentuk yang lebih variatif dinilainya akan lebih menarik minat masyarakat.
“Untuk bisa mewujudkan itu semua memang butuh modal yang tidak sedikit. Peningkatan anggaran untuk pengembangan kesejahteraan nelayan bisa dilakukan. Tapi sebenarnya pemerintah juga bisa menggandeng BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan seluruh stakeholder terkait agar bisa menciptakan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi para nelayan,” tambahnya. (ayu/sf)